Posts

Showing posts with the label Kebangsaan

5694. TINTA BEKAS COBLOSAN PEMILU DAN SAHNYA WUDHU

Image
PERTANYAAN : Assalamaalaikum warahmatullahi wabarakatuh para asatid semoga selalu dilindungi oleh Allah. Setelah saya nyoblos di suruh nyelupin jari tangan ke tinta ungu sebagai bukti sudah nyoblos, Pertanyaannya : 1. apakah tinta tersebut menghalangi sampainya air ke kulit ? 2. kalau seandainya termasuk menghalangi, apakah sisa tinta yang sulit dihilangkan itu mendapat keringanan / dima'fu ' ? seperti gambar di bawah ini [ Dwi Ahmad Fauzi ] : JAWABAN : Wa'alaikumussalam. Sah wudhu nya seseorang yang di anggota wudhu nya terdapat bekas sisa tinta coblosan, dan tak perlu menghilangkannya. Setelah nyoblos pemilu maupun pilkada, kita diminta celup jari ke tinta. Tinta ini bisa menghalangi air wudhu, kecuali jika hanya tinggal bekas maka tidak menghalangi. Yang dimaksud atsar (bekas tinta) itu tinggal warnanya saja, jadi jika digosok-gosok sudah tidak menghasilkan sesuatu darinya, atau sesuatu terkelupas darinya, misal kita ambil air jernih satu ember, masukkan tangan, gosoklah...

3838. HUKUM PROYEK PELEBARAN JALAN DAN DAMPAKNYA

PERTANYAAN : Assalaamu alaikum, pertanyaan lagi tentang proyek jalan tol  Semarang–Solo , deskripsi : MasalahAkhir-akhir ini Indonesia gencar-gencarnya membangun infrastuktur transportasi baik darat maupun laut. Lebih-lebih pulau Jawa yang rencananya akan dibangun tol dari Banten–Surabaya, dengan dalih disamping untuk mengurangi kemacetan dan mempercepat akses ekonomi. Tapi pada kenyataannya proyek tersebut tidak luput dari beberapa masalah, seperti yang terjadi di sepanjang tol Semarang–Solo yang sudah aktif. Akibat dari pembangunan tol tersebut bangunan, tanah milik warga, masjid, perumahan, dan lain-lain harus terpaksa digusur demi kepentingan pembangunan, akan tetapi warga tetap mendapatkan ganti rugi. Pertanyaan : a. Bagaimana hukum penggusuran tersebut ? b. Apakah jalan tol tersebut sudah termasuk kategori maslahah 'ammah / لمصلحة العامة ? c. Bagaimana bila ganti ruginya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan warga ? ditunggu jawabannya. ( Muhammad Rofiqul An...

3837. HUKUM PAJAK DINIATI ZAKAT, SAHKAH ?

PERTANYAAN : Assalaamu alaikuum. Masalah wajib pajak dan memanipulasinya. Deskripsi Masalah : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.Akan tetapi, disisi lain banyak kasus yang berkaitan dengan wajib pajak, yang notabene banyak para oknum atau bahkan sebuah instansi memonopoli perpajakan. Seperti kasusnya p...

3818. HUKUM PEMBEBASAN TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PELEBARAN JALAN

PERTANYAAN : Assalaamu''alaikum. Mau tanya, gimana hukumnya jika kebun / tanah bersertifikat pribadi terkena proyek pelebaran jalan oleh pemerintah, dan si empunya kebun / tanah menuntut ganti rugi 3 X / 5 X lipat / lebih dari harga normal ? [ Raminten Klayaban ]. JAWABAN : Wa'alaikumussalaam. Pemerintah hanya wajib mengganti dengan harga standar bila penggusuran tersebut adalah untuk kepentingan umum (orang islam). Wallohu a'lam. [ Ghufron Bkl ]. - Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu V / 518 - 519 : الفقه الإسلامي وادلته ٥/ ٥١٨ - ٥١٩ وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين وم...

3617. HUKUM PEMBEBASAN TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PELEBARAN JALAN

PERTANYAAN >> Raminten Klayaban Assalaamu''alaikum. Mau tanya, gimana hukumnya jika kebun / tanah bersertifikat pribadi terkena proyek pelebaran jalan oleh pemerintah, dan si empunya kebun / tanah menuntut ganti rugi 3 X / 5 X lipat / lebih dari harga normal ? JAWABAN >> Ghufron Bkl Wa'alaikumussalaam. Pemerintah hanya wajib mengganti dengan harga standar bila penggusuran tersebut adalah untuk kepentingan umum (orang islam) Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu V / 518 - 519 الفقه الإسلامي وادلته ٥/ ٥١٨ - ٥١٩ وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لول...